Temuireng, Jatinom – Transformasi digital mulai merambah desa. Di Desa Temuireng, Kecamatan Jatinom, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam setahun terakhir kian aktif memasarkan produknya melalui platform online. Namun di balik pertumbuhan tersebut, pelaku usaha masih menghadapi sejumlah kendala mendasar, mulai dari beban biaya platform hingga keterbatasan teknologi produksi.

Sejumlah pelaku UMKM di Temuireng mengaku belajar secara otodidak untuk masuk ke ekosistem digital. Mereka mengelola sendiri proses produksi, pemasaran, hingga distribusi, tanpa pendampingan intensif. Upaya ini dinilai sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin bergeser ke ranah online.

Widodo, perintis pasar digital di Temuireng sekaligus Ketua BPD periode 2019–2025, melihat geliat ini sebagai peluang sekaligus tantangan.

“Perubahan tidak bisa dihindari. Mau tidak mau, pelaku usaha harus mengikuti perkembangan. Online menjadi salah satu jalan yang sekarang terbuka lebar,” ujarnya.

Meski demikian, Widodo menilai ekosistem yang ada saat ini belum sepenuhnya berpihak pada pelaku usaha kecil di desa. Ia menyoroti belum adanya regulasi yang secara konkret melindungi dan memperkuat posisi UMKM dalam sistem perdagangan digital.

Widodo mengaku tidak dalam posisi merumuskan bentuk intervensi yang dibutuhkan. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah memiliki peran strategis untuk menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak.

“Kami tidak bisa menentukan harus seperti apa bentuk bantuannya. Pemerintah tentu lebih paham. Tapi yang kami rasakan, perlu ada regulasi yang lebih mendukung pelaku UMKM, terutama yang baru berkembang,” katanya.

Salah satu persoalan yang mencuat adalah beban biaya administrasi dari platform digital besar. Bagi pelaku usaha skala kecil, potongan biaya tersebut dinilai cukup signifikan terhadap margin keuntungan.

“Biaya admin itu terasa, apalagi untuk usaha kecil. Sementara kami juga masih terbatas dari sisi produksi. Alat yang digunakan belum modern, jadi kapasitas juga terbatas,” ujarnya.

Selain itu, keterbatasan akses terhadap permodalan dan teknologi menjadi hambatan lain yang belum teratasi. Modernisasi alat produksi dinilai penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk agar mampu bersaing di pasar digital yang semakin kompetitif.

Di sisi lain, sejumlah pelaku UMKM mengakui bahwa platform digital telah membuka akses pasar yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini berpotensi menjangkau konsumen di luar daerah, bahkan lintas wilayah. Namun tanpa dukungan kebijakan yang memadai, peluang tersebut dikhawatirkan tidak dapat dimaksimalkan.

Fenomena di Temuireng mencerminkan dinamika yang lebih luas, digitalisasi membuka peluang baru, tetapi juga menghadirkan tantangan struktural bagi pelaku usaha kecil. Tanpa intervensi yang tepat, kesenjangan antara pelaku usaha besar dan kecil di ruang digital berpotensi semakin melebar. (Soleh Febriyanto)